MAKASSAR – Tiga momentum besar keagamaan—Ramadan, Tahun Baru Imlek, dan Nyepi—sudah di depan mata. Memasuki fase rawan lonjakan harga kebutuhan pokok tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) bergerak cepat mengamankan stabilitas ekonomi daerah.
Melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Pemprov Sulsel menggelar High Level Meeting yang melibatkan seluruh unsur Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulsel pada Jumat (13/2/2026).
Langkah proaktif ini diambil sebagai manuver strategis untuk meredam potensi gejolak harga di pasaran. Tujuannya satu: memastikan dapur masyarakat tetap ngebul dan ibadah berjalan khusyuk tanpa dihantui kecemasan akan mahalnya harga sembako.
Warning Wagub Sulsel: Inflasi Harus Masuk Akal
Wakil Gubernur Sulsel, Hj. Fatmawati Rusdi, yang memimpin jalannya rapat memberikan arahan tegas. Ia menjadikan momentum ini sebagai arena pemantauan (monitoring) sekaligus evaluasi ketat terhadap kinerja TPID dan TP2DD di seluruh daerah.
Menurut Fatmawati, tren konsumsi masyarakat yang meroket jelang hari raya lazim terjadi, namun laju inflasi tidak boleh lepas kendali.
"Inflasi yang terkendali akan memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama menjelang hari besar keagamaan di mana kebutuhan cenderung meningkat. Angkanya harus terus dijaga agar tetap berada pada level yang wajar," tegas Fatmawati.
Selain urusan perut dan harga pangan, Wagub juga menyoroti urgensi transformasi digital di daerah. Digitalisasi dipandang sebagai instrumen vital untuk mengawal stabilitas ekonomi secara berkelanjutan.
Pinrang Pasang Badan Jaga Daya Beli Warga
Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pinrang, A. Calo Kerrang—yang hadir mewakili Bupati Pinrang—memastikan daerahnya tegak lurus dengan instruksi provinsi.
Pemkab Pinrang, kata A. Calo Kerrang, siap menyinergikan langkah untuk mengamankan stok pangan dan menekan laju inflasi dari hulu ke hilir. Kebijakan ini dinilai krusial karena dampaknya langsung menyentuh denyut nadi perekonomian warga bawah.
"Upaya pengendalian inflasi ini ujung-ujungnya adalah perlindungan terhadap masyarakat. Kita ingin memastikan sembako tetap tersedia dengan harga wajar. Jangan sampai daya beli masyarakat anjlok," papar eks birokrat senior tersebut.
Dorong Akselerasi Transaksi Digital
Selain fokus pada operasi pasar dan stabilitas harga, Pemkab Pinrang juga tengah tancap gas mendorong ekosistem transaksi digital di berbagai sektor pelayanan dan perdagangan.
Bukan tanpa alasan, migrasi ke sistem digital dinilai mampu melahirkan tata kelola yang jauh lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Di sisi lain, keamanan transaksi juga lebih terjamin.
"Dengan transaksi digital, masyarakat lebih mudah membayar, pelaku UMKM terbantu pencatatannya, dan kebocoran kas daerah bisa ditekan. Tata kelola keuangan menjadi jauh lebih sehat," pungkasnya.
Melalui sinergi lintas daerah ini, roda perekonomian di Sulawesi Selatan diharapkan tetap melaju dengan sehat, sementara masyarakat bisa menyambut bulan suci dan hari raya dengan senyum tenang.
Komentar